Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch mendesak pemerintahan mendatang untuk memprioritaskan perumahan rakyat dalam aktivitas pembangunan karena dinilai merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang masih terabaikan.
"Pemerintah belum memberikan prioritas bagi perumahan rakyat sebagaimana sebenarnya merupakan kebutuhan pokok masyarakat setelah sandang dan pangan.
Ekonomi biaya tinggi masih menjadi momok pembangunan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.
Menurut Ali, masalah ekonomi biaya tinggi di dalam pembangunan perumahan masih menjadi permasalahan yang mengakibatkan tingginya biaya pengembangan.
Hal itu, ujar dia, karena panjangnya rentetan birokrasi perizinan dan pertanahan serta uang-uang siluman masih menjadi hal kebiasaan yang belum dapat dihapuskan oleh pemerintah.
"Tranparansi dibutuhkan untuk meminimalisasi praktek-praktek yang merugikan pelaku pasar," katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch juga mengatakan, pemerintah daerah belum memahami pentingnya peran mereka dalam penyediaan rumah rakyat.
Ia berpendapat, faktor koordinasi dan sumber daya manusia yang minim membuat sampai saat ini sangat sedikit pemda yang melek mengenai perumahan rakyat.
"Peran Perumnas sebagai pembangun perumahan rakyat semakin tidak fokus menyusul saat ini posisi Perum Perumnas dibawah BUMN sehingga unsur sosial membangun rumah rakyat semakin terpinggirkan," ucapnya.
Ali menyoroti anggaran untuk perumahan di APBN masih sangat kecil sedangkan buruknya penataan tata ruang akan menjadikan sebuah wilayah yang rentan terhadap bencana alam.
Ia menilai saat ini pemerintah mengandalkan pihak swasta untuk membangun rumah dan menyelesaikan target yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Kehadiran pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat hampir tidak maksimal.
"Pembentukan Badan Pelaksana Perumahan yang akan mengelola bank tanah di dalamnya seharusnya segera dibentuk agar tidak terlambat," ujarnya.
Indonesia Property Watch menilai Kementerian Perumahan Rakyat belum dapat melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan sulitnya koordinasi antarlembaga negara.
Wakil Presiden terpilih 2014-2019 Jusuf Kalla menyumbangkan saran dalam membantu sektor perumahan rakyat guna mengatasi angka "back log" (kekurangan rumah) yang telah mencapai sekitar 15 juta unit.
Pidato Jusuf Kalla terkait perumahan rakyat akan digelar di diskusi yang dijadwalkan akan digelar Real Estat Indonesia (REI) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis.
Wapres terpilih dalam acara tersebut direncanakan membawakan pidato utama bertajuk "Efisiensi Ekonomi Nasional untuk Pembangunan Rumah Rakyat".
Acara itu juga akan dihadiri pemerhati masalah sektor perumahan antara lain Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy,Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, dan Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Natalia Soebagjo.
(ant/ris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar